Kepemilikan tanah

Dalam sistem hukum adat, kepemilikan tanah, dari kata adalah rezim hukum di mana tanah yang "dimiliki" oleh seseorang dimiliki oleh orang lain yang dikatakan "memiliki" tanah tersebut, berdasarkan atas kesepakatan antara kedua individu.^[1] Hal ini menentukan siapa yang dapat menggunakan lahan, untuk berapa lama dan dalam kondisi apa. Kepemilikan lahan dapat didasarkan pada undang-undang dan kebijakan resmi, serta adat istiadat informal setempat (sejauh undang-undang yang lebih tinggi mengizinkan hal tersebut). Dengan kata lain, kepemilikan tanah menyiratkan suatu sistem yang menyatakan bahwa tanah dipegang oleh seseorang atau penggarap tanah yang sebenarnya, tetapi orang tersebut tidak mempunyai kepemilikan yang sah. Ini menentukan hak dan tanggung jawab pemegang sehubungan dengan kepemilikannya. Raja yang berdaulat, yang dikenal di Inggris sebagai Mahkota, mempunyai tanah dengan haknya sendiri. Semua pemilik tanah adalah penyewa atau sub-penyewa. Penguasaan berarti hubungan hukum antara penyewa dan tuan, yang mengatur tugas dan hak penyewa dan tuan dalam hubungannya dengan tanah. Sepanjang sejarah, berbagai bentuk kepemilikan tanah, yaitu cara kepemilikan tanah, telah ditetapkan.

1. ^ "What is Land Tenure?". LandLinks (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-07-28.